Prijo Atmodjo
Kediri - Ormas PC Sapma PP Kota Kediri bersama Rekan Indonesia, GPM Swahira, Awas dan GMBI melakukan aksi damai mendatangi Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Kediri Jalan Brigjen Pol. Imam Bachri Kec Pesantren Kota Kediri, Kamis (6/2/2025) pukul 10.00 WIB.
Puluhan aksi berbaris rapi di depan kantor Perkim Kota Kediri membentangkan poster bertuliskan 'Rumah Ilegal, ' 'Free Acces Kota Kediri, ' dan 'Tegakkan Perda atau Turun Jabatan' serta 'Tuhan Tidak Suka Persengkokolan Jahat.'
Setelah perwakilan ormas dan LSM melakukan orasinya beberapa perwakilan aksi damai ditemui langsung Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (DPKP) untuk melakukan audiensi di ruang rapat kantor Perkim didampingi Tedy Kabid Perumahan.
Usai melakukan audiensi Ketua PC Sapma PP Kota Kediri Bagus Romadon menyampaikan kami ada lima lembaga dari Sapma, rekan Indonesia, Awas, GPM Swahira dan GMBI mendorong pemerintah daerah untuk tegas dalam menjalankan Perda yang sudah dibuat.
"Perda terkait pengembang perumahan wajib menggunakan PDAM Kota Kediri. Sampai saat ini sudah 116 tapi ada yang sudah diserahkan fasum ada 57. Diduga pengembang ini kabur di tengah perjalanan dan belum bisa melengkapi PDAM, " ucapnya.
Bagus bersama rekan lainnya mendorong pemerintah dan PDAM untuk tegas sebelum proses pembangunan perumahan harus ada MoU yang mengikat atau bila perlu dinotariskan.
"Hal itu untuk mengantisipasi ketika pengembang berhenti di tengah perjalanan imbasnya pemerintah dan masyarakat yang dirugikan, " ujarnya.
Kami sangat berharap Perda yang sudah ada benar-benar dijalankan dengan tegas apalagi pejabat beserta jajaran terkait bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing.
"Dengan begitu PAD bisa meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Semoga dengan kepemimpinan Walikota Kediri yang baru bisa membawa perubahan yang lebih baik terkait perumahan yang ada di Kota Kediri, " ungkapnya.
Sementara Kepala Dinas Perkim Kota Kediri Hery Purnomo mengatakan kedatangan rekan-rekan ormas Sapma dan LSM sudah memberikan masukkan saran untuk menjadi perbaikan Perkim kedepan menjadi lebih baik lagi.
"Saya sangat berterima kasih apabila ada sesuatu hal langsung disampaikan ke kami agar bisa ditindaklanjuti terkait pengembang belum melakukan perizinan secara lengkap tapi pengembang sudah melakukan aktifitas. Nanti kita akan melakukan koordinasi bersama tim untuk melakukan penghentian sesuai SOP, " ucapnya.
Ditanya terkait pengembang yang kabur dan belum menyediakan fasumnya. Ditegaskan Hery bahwa tupoksi kami di awal adalah mengesahkan sideplane. Kemudian yang kedua adalah mengawal sampai dengan PSU dilakukan dengan benar sesuai sideplane.
"Upaya-upaya yang dilakukan pihak Perkim ketika ada pengembang yang kabur dengan melacak AHU Kementrian dan melakukan Legal Opinion kerjasama pengacara negara dari Kejaksaan terkait pengembang-pengembang yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Setelah itu hasilnya seperti apa akan ditindaklanjuti, " ungkapnya.
Updates. 
Suferi 
